Ilustrasi, tim Pertahanan Sipil Palestina melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di antara puing-puing rumah milik keluarga Sawafiri yang hancur./Antara-Hamza Z. H. Qraiqea-Anadolu Agency
PortalRakyat, GAZA— Jumlah warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dilaporkan mencapai 74.016 orang. Sementara itu, sebanyak 175.068 warga Palestina lainnya mengalami luka, berdasarkan keterangan berbagai sumber medis.
Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima tujuh jasad dan 38 korban luka.
Data tersebut menunjukkan korban jiwa dan luka masih bertambah meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak 11 Oktober 2025. Sejak gencatan senjata tersebut, jumlah warga Palestina yang tewas tercatat bertambah menjadi 1.415 orang, sedangkan korban luka mencapai 4.953 orang.
Pada periode yang sama, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan bangunan.
Sejumlah korban lainnya dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan maupun di jalanan. Kondisi tersebut terjadi karena tim ambulans dan penyelamat mengalami kesulitan menjangkau lokasi mereka.
Angka 74.016 korban tewas dan 175.068 korban luka tersebut juga dilaporkan dalam pemberitaan Associated Press pada 27 September 2026 berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza.
Netanyahu Hadapi Tekanan Diplomatik
Di tengah situasi Gaza, perhatian juga tertuju pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah kehadirannya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 September 2026.
Materi sumber menyebut pidato Netanyahu mendapat penolakan dari sejumlah delegasi. Aksi walk out juga dilakukan sejumlah delegasi, termasuk Indonesia. Sejumlah laporan media internasional turut mencatat adanya demonstrasi dan tekanan diplomatik terhadap Netanyahu selama kunjungannya ke New York.
Netanyahu juga disebut tidak memiliki agenda pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama kunjungan tersebut.
Mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Alon Liel menilai kondisi tersebut menunjukkan perubahan dalam hubungan Netanyahu dengan sejumlah negara Barat.
“Netanyahu memang bisa bertemu dengan pemimpin Argentina dan Yunani, tapi dia tak bisa bertemu dengan seorang pun politisi atau pejabat pemerintah AS. Artinya, bukan hanya Eropa yang menjauhi dia, tapi juga Amerika,” kata Alon Liel, seperti disiarkan harian Turki, Daily Sabah.
Sementara itu, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat Michael Oren mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, belum pernah ada perdana menteri Israel yang melakukan kunjungan ke AS tanpa disertai pertemuan dengan presiden Amerika Serikat.
Netanyahu disebut hanya berada sekitar delapan jam di New York. Dalam agenda yang disebutkan dalam materi sumber, dia dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemimpin, termasuk dari Argentina, Bolivia, Paraguay, Ethiopia, Kolombia, Yunani, Slovenia dan Papua New Guinea.
Namun, dia tidak memiliki agenda pertemuan dengan Trump, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, maupun Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Hubungan Netanyahu dan Trump Disorot
Hubungan Netanyahu dan Trump juga menjadi sorotan dalam perkembangan diplomatik terbaru.
Trump sebelumnya telah bertemu dengan Netanyahu sebanyak delapan kali selama periode keduanya sebagai presiden Amerika Serikat. Namun, keduanya disebut tidak bertemu lagi sejak Juli.
Materi sumber menyebut muncul anggapan bahwa Netanyahu dan Trump tidak lagi sepenuhnya sejalan dalam sejumlah persoalan. Salah satunya berkaitan dengan sikap terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan Iran.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap memiliki hubungan erat dengan Israel. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September 2026, Trump juga menyatakan dukungannya terhadap Israel dalam konflik dengan Iran.
Inggris Perketat Kebijakan terhadap Pemukiman Israel
Perubahan sikap sejumlah negara Barat terhadap kebijakan Israel juga terlihat dari langkah Inggris pada 8 September 2026.
Pemerintah Inggris mengumumkan larangan perdagangan dengan pemukiman Israel di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband juga menyebut kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah tersebut sebagai “ethnic cleansing” dan menyebut pelakunya sebagai “settler terrorists”.
Langkah tersebut menjadi bagian dari perubahan kebijakan Inggris terhadap Israel. Pemerintah Inggris sebelumnya juga telah mengakui Negara Palestina pada September 2025, sebagaimana disebut dalam materi sumber.
Pemerintah Inggris mengatakan kebijakan tersebut ditujukan terhadap pemukiman dan kebijakan pemerintah Israel, bukan terhadap masyarakat Israel secara keseluruhan.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika diplomatik yang berlangsung bersamaan dengan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan meningkatnya perhatian internasional terhadap konflik Israel-Palestina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
