Siswa di Sekolah Rakyat Bantul/Istimewa
PortalRakyat, JAKARTA—Lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin pada jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis. Program tersebut diperluas pemerintah sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan perluasan program menjadi wujud kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Faktor ekonomi, menurut dia, tidak seharusnya membatasi cita-cita anak bangsa.
“Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Penerima Bantuan Disaring Melalui DTSEN
Kemensos memastikan penentuan penerima manfaat dilakukan dengan penyaringan berdasarkan basis data terpadu nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar bantuan pendidikan diberikan kepada kelompok yang paling rentan.
Devi mengatakan setiap siswa yang menerima program terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” katanya.
Perluasan jumlah peserta didik juga diikuti dengan percepatan penyediaan sarana belajar mengajar permanen. Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan fasilitas di 93 tempat yang mulai beroperasi penuh sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.
Sekolah Rakyat Tanpa Biaya
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pembelajaran berkualitas tinggi. Fasilitas tersebut ditujukan agar mereka mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah unggulan tanpa dipungut biaya.
Pemerintah optimistis pemerataan hak atas pendidikan berkualitas dapat diwujudkan hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan daya tampung, integrasi data DTSEN, serta pembangunan infrastruktur modern.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
