Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman/ Harianjogja-David Kurniawan
PortalRakyat, GUNUNGKIDUL — Peternak ayam petelur menghadapi tekanan harga di tengah selisih harga telur yang cukup lebar antara tingkat produsen dan konsumen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kondisi tersebut saat mengunjungi PT Widodo Makmur Unggas (WMU) di Padukuhan Tonggor, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Gunungkidul, Kamis (15/10/2026).
Amran mengatakan harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000-Rp22.000 per kilogram. Sementara itu, harga di tingkat konsumen disebut dapat mencapai Rp36.000 per kilogram.
“Kami ke sini untuk melihat produksi dari hulu ke hilir, bagaimana prosesnya. Karena terjadi anomali, peternak teriak, harga telur ayam di kisaran Rp21.000-22.000,” kata Amran.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu ditelusuri karena harga yang diterima peternak relatif rendah, sedangkan konsumen harus membayar lebih mahal. Amran juga menyoroti harga daging ayam yang disebut dapat mencapai Rp46.000 per kilogram, meski harga di tingkat produsen jauh lebih rendah.
Pemerintah, kata dia, akan menelusuri rantai pasok untuk mengetahui penyebab perbedaan harga tersebut. Amran menduga terdapat praktik perdagangan tidak sehat yang turut memengaruhi kondisi pasar.
“Kami sudah berkirim surat ke Polri untuk memberantas praktik tidak sehat yang cenderung merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penanganan tersebut dapat melindungi peternak agar memperoleh harga jual yang layak sekaligus menjaga agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau.
Pembelian Telur untuk Program MBG Disorot
Salah satu langkah yang disoroti Amran adalah penyesuaian harga pembelian telur untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono agar pembelian telur dilakukan dengan harga Rp26.500 per kilogram.
“Kami sudah turun dan Kepala BGN Pak Sudaryono sudah membuat edaran tentang kebijakan pembelian telur seharga Rp26.500 per kilonya,” kata Amran.
Meski demikian, Amran menyebut masih ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membeli telur dengan harga sekitar Rp21.000-Rp22.000 per kilogram.
Menurut dia, Satgas Pangan akan turun untuk menindaklanjuti persoalan tersebut agar kebijakan pembelian yang telah disampaikan dapat dijalankan.
Amran menambahkan, dugaan praktik perdagangan tidak sehat tidak hanya menjadi perhatian pada komoditas telur, tetapi juga beras. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan distribusi pangan dari tingkat produsen hingga konsumen.
Perajin dan Peternak Butuh Kepastian Harga
Pemilik PT WMU, Tumiyana, mengapresiasi kunjungan Amran ke lokasi produksi perusahaan di Pacarejo, Semanu. Menurut dia, peninjauan langsung dari hulu hingga hilir dapat membantu pemerintah memahami persoalan yang memengaruhi harga komoditas.
Tumiyana juga mendukung upaya pemerintah untuk menjaga agar harga jual dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peternak.
“Ini bagus karena juga sebagai upaya meningkatkan pendapatan,” katanya.
Ia menyebut kebutuhan telur nasional mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun. Menurut perhitungannya, dukungan peternak baru mencapai 92% dari kebutuhan tersebut.
Tumiyana menilai program MBG berpotensi menjadi salah satu sumber permintaan bagi industri telur. Ia menyebut program tersebut menyerap sekitar 18% dari total kebutuhan telur nasional.
Namun, besarnya kebutuhan belum otomatis membuat harga di tingkat peternak meningkat. Kondisi itu menjadi salah satu alasan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap pembentukan harga dan distribusi telur.
Bagi peternak, kepastian harga pembelian menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha. Sementara bagi konsumen, pengawasan rantai pasok diharapkan membantu menjaga harga pangan tetap wajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
