Petugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di salah satu wilayah Kalimantan./Istimewa-Badan Komunikasi Pemerintah\r\n\r\n
PortalRakyat, JAKARTA— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan maaf itu disampaikan setelah pernyataannya mengenai “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9) menimbulkan persepsi di tengah penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan.
Suharyanto menjelaskan penggunaan kata “normal” dalam pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa masyarakat tidak terdampak karhutla dan kabut asap.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” katanya dalam akun Instagram resmi Suharyanto @suharyanto_shr di Jakarta, Jumat.
Menurut Suharyanto, konteks kata “normal” yang dimaksud dalam laporan tersebut merujuk pada indikator terbatas mengenai aktivitas dasar masyarakat yang masih berlangsung. Aktivitas tersebut antara lain lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kondisi lingkungan telah kembali normal ataupun mengabaikan kondisi faktual yang berkaitan dengan kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
“Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” katanya.
BNPB Akui Kabut Asap Berdampak ke Masyarakat
BNPB menyadari masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar), masih menghadapi dampak serius kabut asap.
Kondisi tersebut berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi.
Dalam laporan yang sama, Suharyanto juga menyampaikan tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng dan Kalbar telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
Dengan demikian, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Namun, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya,” kata dia.
BNPB Pastikan Penanganan Karhutla Berlanjut
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, serta seluruh unsur terkait terus bekerja melakukan pemadaman.
Penanganan juga mencakup dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat dari ancaman karhutla.
Pihaknya juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan masyarakat dapat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
“Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami,” kata Suharyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
