Petugas kebersihan duduk di halaman tengah di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Senin (11/3/2019).-Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
PortalRakyat, JOGJA— Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah unit hunian. Pemda DIY ingin penyediaannya terhubung dengan tata ruang, transportasi, lokasi pekerjaan, fasilitas pelayanan masyarakat, hingga kemampuan ekonomi calon penghuni.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPESDM DIY Kwaryantini Ampeyanti Putri mengatakan hunian vertikal menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Pilihan tersebut semakin relevan di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan sekaligus kebutuhan hunian yang terus meningkat. Namun, pembangunan rusunawa tidak bisa hanya berorientasi pada berapa banyak unit yang dapat didirikan.
“Jadi, pendekatannya bukan semata-mata membangun rusun baru, tetapi bagaimana menata penyediaan hunian secara lebih terintegrasi dengan tata ruang, transportasi, pekerjaan, fasilitas pelayanan, dan kemampuan masyarakat,” kata Kwaryantini, Jumat (18/9/2026).
Lokasi Rusun Jadi Bagian Penting
Menurut Kwaryantini, karakteristik setiap kawasan perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan hunian vertikal. Kebutuhan masyarakat, ketersediaan lahan, akses transportasi, serta dukungan infrastruktur dan utilitas menjadi sejumlah faktor yang harus diperhatikan.
Dengan pendekatan tersebut, keberadaan rusunawa tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal secara fisik. Lokasi hunian juga harus mendukung masyarakat yang menjadi sasaran agar hunian yang disediakan benar-benar terjangkau dan dapat dihuni oleh mereka yang membutuhkan.
Artinya, perencanaan tidak cukup hanya menghitung jumlah unit yang bisa dibangun. Letak hunian juga menjadi bagian penting karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap transportasi, pekerjaan, fasilitas pelayanan, dan kebutuhan sehari-hari.
Langkah tersebut dilakukan ketika harga rumah di sejumlah kawasan DIY, terutama kawasan perkotaan, semakin tinggi. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mencari alternatif penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Kebutuhan Hunian Vertikal Mulai Dipetakan
Kepala Bapperida DIY Danang Setiadi sebelumnya mengatakan Pemda DIY mulai memetakan kebutuhan hunian vertikal. Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan menjadi bagian dari pertimbangan dalam mencari alternatif penyediaan tempat tinggal.
Berdasarkan proyeksi dalam RPJPD DIY 2025-2045, jumlah penduduk DIY diperkirakan meningkat dari 3.662.110 jiwa pada 2020 menjadi 4.077.700 jiwa pada 2045.
Danang juga menyebut kawasan Kartamantul yang meliputi Kota Jogja, Sleman, dan Bantul memiliki daya tarik tinggi sebagai lokasi hunian. Kawasan tersebut ditunjang fasilitas umum, pelayanan, serta aksesibilitas yang relatif mudah.
Tingginya permintaan hunian di kawasan tersebut turut berdampak terhadap harga rumah. Karena itu, kebutuhan tempat tinggal tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga bagaimana pemerintah menyediakan pilihan hunian yang dapat dijangkau masyarakat.
Salah satu alternatifnya adalah pengembangan rusunawa melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contohnya ialah Rusun Muja Muju di Kemantren Umbulharjo, Kota Jogja, yang dibangun pada 2025-2026 melalui dukungan BKK Dana Keistimewaan Pemkot Jogja.
Rusun Konsep Tradisional Jawa Belum Dibangun
Pemda DIY juga pernah melakukan kajian rumah susun dengan konsep Gaya Tradisional Jawa pada 2024. Kajian tersebut mencakup pemetaan lokasi potensial, profil calon penghuni, tipologi rusun, konsep kelembagaan pengelolaan, pembiayaan pembangunan, hingga skema penghunian.
Namun, konsep tersebut belum masuk tahap pembangunan. Danang sebelumnya mengatakan Pemda DIY masih memetakan kebutuhan yang berkaitan dengan rencana hunian vertikal, termasuk kebutuhan lahan.
Dokumen Dinas PUPESDM DIY juga mencatat kajian rumah susun dengan konsep Gaya Tradisional Jawa sebagai salah satu kegiatan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Dengan demikian, pembangunan hunian vertikal di DIY masih berkaitan erat dengan proses pemetaan kebutuhan. Ketersediaan lahan menjadi salah satu persoalan yang harus diperhitungkan sebelum konsep hunian tersebut masuk ke tahap pembangunan.
Sebaran Rusunawa di DIY
Berdasarkan data rusunawa hingga November 2025, Kota Jogja memiliki lima tower dengan 216 hunian. Jumlah tersebut berbeda dengan Sleman yang memiliki 18 tower dengan 1.152 hunian.
Sementara itu, Bantul memiliki tujuh tower dengan total 660 hunian. Data tersebut menunjukkan bahwa penyediaan hunian vertikal telah berlangsung di sejumlah wilayah DIY dengan jumlah dan kapasitas yang berbeda.
Pengembangan selanjutnya diarahkan agar tidak hanya menambah jumlah tower maupun unit. Pemda DIY juga mempertimbangkan keterkaitan antara hunian, tata ruang, transportasi, pekerjaan, fasilitas pelayanan, serta kemampuan masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi penting ketika kawasan perkotaan seperti Kartamantul terus menjadi lokasi yang diminati untuk tempat tinggal, sementara lahan yang tersedia terbatas dan harga rumah semakin tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
