PortalRakyat, BANTUL— DPRD Kabupaten Bantul meminta Perumda Aneka Dharma meningkatkan kinerja bisnis sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perusahaan milik Pemkab Bantul yang bergerak di bidang perdagangan umum, percetakan, dan penyediaan jasa tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan.
Anggota DPRD Bantul, Heru Sudibyo, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Bantul mengenai kinerja Perumda Aneka Dharma. Menurut dia, perusahaan yang berdiri sejak 1978 tersebut masih perlu didorong agar mampu mengoptimalkan potensi usaha yang dimiliki.
“Aneka Dharma ini juga kami berikan catatan kemarin saat koordinasi dengan Pemkab Bantul. Selama ini Aneka Dharma ini bisa dibilang seperti masih jalan di tempat,” katanya, Jumat (18/9/2026).
DPRD Minta Aneka Dharma Perkuat Bisnis
Heru mengatakan pemerintah daerah memiliki harapan agar badan usaha milik daerah (BUMD) dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD. Harapan tersebut dinilai semakin penting setelah pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir.
“Pemerintah daerah ini kan punya harapan yang besar dengan BUMD-nya untuk sumbang PAD. Apalagi dengan kebijakan efisiensi anggaran dua tahun terakhir, mereka diharapkan bisa jadi salah satu tumpuan, tapi Aneka Dharma ini harus terus-terus didorong,” katanya.
Menurut Heru, evaluasi terhadap Aneka Dharma tidak hanya berkaitan dengan besaran keuntungan perusahaan. Analisis terhadap lini usaha dan kemampuan perusahaan menghadapi persaingan juga perlu dilakukan agar arah pengembangannya lebih jelas.
Perusahaan tersebut, kata dia, perlu memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan dunia industri dan bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa. Karena itu, analisis usaha perlu dirumuskan secara matang.
“Sebenarnya merugi itu tidak, hanya kontribusinya sangat kecil atau jalan di tempat dan tidak ada perubahan yang signifikan,” ungkapnya.
Heru menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Aneka Dharma tidak disebut mengalami kerugian. Persoalan yang disorot DPRD adalah kontribusinya yang dinilai masih kecil serta belum terlihat adanya perubahan signifikan dalam kinerja perusahaan.
Dibandingkan dengan BUMD Lain
Heru berharap Aneka Dharma dapat mengimbangi kinerja tiga BUMD lain yang menurutnya mampu memberikan pendapatan bagi Pemkab Bantul. Dia menyebut Bank Bantul, BPD DIY Cabang Bantul, dan PDAM Bantul sebagai perusahaan daerah yang dinilai relatif baik dalam menjalankan usaha.
“Kalau tiga yang lain relatif bagus. Seperti PDAM, Bank Bantul, maupun BPD itu lumayan bagus. Aneka Dharma ini memang sepertinya harus terus dibimbing dan dievaluasi,” ungkapnya.
Menurut Heru, pembinaan dan evaluasi diperlukan agar Aneka Dharma dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi industri. Perusahaan juga perlu melihat kembali usaha yang dijalankan serta peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kontribusinya kepada pemerintah daerah.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut aktivitas bisnis secara umum, tetapi juga usaha yang telah dipercayakan kepada perusahaan daerah tersebut.
Kinerja ITF Bawuran Ikut Disorot
Salah satu yang menjadi perhatian Heru ialah pengelolaan Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran. Fasilitas pengolahan sampah di Bawuran tersebut dikelola Perumda Aneka Dharma dan menjadi salah satu alternatif penanganan sampah setelah TPA Piyungan ditutup.
Heru mengatakan Aneka Dharma telah mendapatkan tugas mengelola ITF Bawuran sejak tahun lalu. Perusahaan mendapatkan bayaran atas jasa pengolahan sampah yang dilakukan di fasilitas tersebut.
“Nah itu salah satu di antaranya yang mesti harus dicermati. Apalah ITF Bawuran belum maksimal juga atau apa yang salah. Catatan-catatan ini yang harus diperbaiki ke depan,” pungkasnya.
Kinerja ITF Bawuran sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada Oktober 2025, Pemkab Bantul mencatat fasilitas tersebut baru mampu mengolah sekitar 25–30 ton sampah per hari, sedangkan kapasitas yang semula diproyeksikan mencapai 40 ton per hari.
Pada Juli 2026, Pemkab Bantul menyebut kapasitas ITF Bawuran masih sekitar 50 ton sampah per hari dan berencana meningkatkannya melalui kerja sama operasi antara Perumda Aneka Dharma dan pihak yang berminat bekerja sama dalam pengelolaan sampah.
ITF Bawuran sendiri sebelumnya dibangun sebagai salah satu fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut fasilitas tersebut dirancang untuk mengolah sampah residu melalui proses insinerasi dan menjadi bagian dari penanganan persoalan sampah di wilayah tersebut.
Karena itu, pengelolaan ITF Bawuran menjadi salah satu bagian yang menurut Heru perlu dievaluasi ketika DPRD menyoroti kinerja Perumda Aneka Dharma. DPRD Bantul berharap perusahaan tersebut tidak hanya menjalankan usaha yang sudah ada, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
