Petugas Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas mengecek stok beras di Kompleks Pergudangan Cindaga, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (31/8/2026). ANTARA/HO-Bulog Banyumas\r\n
PortalRakyat, JAKARTA— Perum Bulog menghadapi keterbatasan kapasitas gudang di tengah melimpahnya stok beras nasional yang mencapai 4,5 juta ton. Untuk menampung beras hasil penyerapan petani, Bulog bahkan harus menyewa gudang tambahan yang mampu menampung sekitar tiga juta ton beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan di tengah capaian swasembada beras Indonesia selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di sisi lain, Indonesia mulai mengekspor beras ke sejumlah negara setelah produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gudang tambahan untuk memperkuat kapasitas penyimpanan beras.
Indonesia Mulai Ekspor Beras ke Sejumlah Negara
Rizal mengatakan keberhasilan swasembada beras terlihat dari penuhnya gudang-gudang Bulog oleh beras hasil produksi petani dalam negeri. Indonesia bahkan mulai menjajaki pasar ekspor untuk produk beras nasional.
“Gudang Bulog terisi penuh dengan beras dan beras produk anak-anak bangsa. Bahkan Indonesia saat ini sudah mulai belajar ekspor beras ke beberapa negara,” ujarnya usai menghadiri Agrifoof Forum 2026, Senin (19/10/2026).
Menurut Rizal, Indonesia telah mengekspor beras ke Palestina dan Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji pada 2026. Dalam waktu dekat, pemerintah juga berencana mengirim beras ke Malaysia.
Peluang ekspor berikutnya terbuka ke Timor Leste dan Papua Nugini. Bulog juga menerima permintaan dari Hong Kong, terutama karena banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di wilayah tersebut dan ingin mengonsumsi beras asal Indonesia.
Rizal menyebut salah satu kebijakan yang mendukung keberhasilan swasembada beras adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2025, yang berlanjut pada 2026 melalui Inpres No. 4/2026.
Kebijakan tersebut memberikan kepastian kepada petani bahwa hasil panen mereka akan diserap Bulog. Kepastian penyerapan itu dinilai mendorong petani untuk terus menanam.
“Ini memberikan keyakinan kepada para petani untuk menanam, pasti nanti kalau panen dibeli Bulog, karena sudah diberi perintah oleh Presiden. Syukur Alhamdulillah dengan perintah tersebut, di tahun 2025 dibuktikan Indonesia swasembada pangan dalam waktu satu tahun,” tuturnya.
Penyerapan Beras Bulog Cetak Rekor
Berdasarkan catatan Perum Bulog, stok beras mencapai 4,5 juta ton per Jumat (9/10/2026). Jumlah tersebut didukung penyerapan gabah setara beras yang telah menembus 4,11 juta ton.
Realisasi pengadaan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri. Angkanya melampaui pengadaan pada 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Sebelumnya, rekor pengadaan tertinggi Bulog tercatat pada 2012, yakni sebesar 3,65 juta ton.
Namun, tingginya penyerapan beras turut memunculkan persoalan kapasitas penyimpanan. Gudang milik Bulog belum mampu menampung seluruh stok yang tersedia sehingga perusahaan harus menyewa gudang tambahan.
Rizal mengatakan sekitar tiga juta ton beras ditempatkan di gudang sewaan. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk ikut mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan.
Pemerintah Siapkan 100 Gudang Tambahan
Untuk mengatasi keterbatasan penyimpanan, Bulog mendapatkan amanah membangun 100 gudang tambahan. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian.
“Kebijakan Bapak Presiden itu adalah Bulog diberikan anggaran untuk membangun 100 gudang tambahan. Ini sudah disetujui oleh Kementerian Pertanian juga 100 titik gudang ini,” tambahnya.
Selain kapasitas gudang, Bulog menghadapi kendala berupa terbatasnya ketersediaan rice milling unit (RMU) atau unit penggilingan padi. Keterbatasan fasilitas tersebut menjadi salah satu hambatan dalam proses produksi beras.
Sebagai langkah penanganan, Bulog melibatkan penggilingan padi milik masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian di desa-desa produsen pangan.
Rizal memastikan pemerintah tidak hanya mengejar swasembada pangan pada 2025 dan 2026, tetapi juga berupaya menjaga keberlanjutannya pada tahun-tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
