Ketua Umum Perhumas Boy Kelana, didampingi Sekretaris Umum Perhumas Benny Siga Butarbutar, dan Ketua BPC Perhumas Surakarta (Solo Raya) Andre Rahmanto saat menyampaikan pernyataan terkait Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026, di Solo, Sabtu (17/10/2026). (ANTARA/HO-Perhumas)
PortalRakyat, JOGJA—Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan derasnya arus informasi membuat kepercayaan publik menjadi tantangan penting bagi praktisi hubungan masyarakat (humas). Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Solo, Jawa Tengah.
Ketua Umum Perhumas Boy Kelana mengatakan, KHI tahun ini mengangkat tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya peran humas dalam membangun kepercayaan sekaligus menggerakkan bangsa.
“Kalau kita berbicara mengenai topik ini ya, tema besar bahwa humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia. Bagaimana bisa menggerakkan bangsa,” kata Boy di Solo, Sabtu.
Menurut Boy, kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan. Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, mulai dari humas pemerintah, korporasi, kalangan akademisi, organisasi sosial, hingga media.
“Baik apakah itu sebagai humas pemerintah, apakah itu humas korporasi, apakah itu akademisi, apakah itu organisasi sosial lainnya gitu ya, apapun itu, bahkan termasuk media. Dalam berkomunikasi, kita harus membangun kepercayaan,” katanya.
Ia menilai kebutuhan untuk membangun kepercayaan semakin penting di tengah situasi yang kompleks, termasuk tantangan geopolitik dan berbagai persoalan di dalam negeri.
Humas Dituntut Lebih dari Sekadar Menyebarkan Informasi
Boy menegaskan, pekerjaan humas tidak seharusnya terbatas pada penyusunan dan penyebaran siaran pers kepada media. Praktisi humas perlu mengambil peran yang lebih strategis dalam merumuskan pesan serta mendukung arah kebijakan dan pekerjaan institusi yang diwakilinya.
“Tidak hanya membuat pers rilis, kita sebarkan kepada teman-teman media, tapi lebih daripada itu profesi humas harus punya peran yang lebih untuk bisa strategis membentuk apa yang ingin disampaikan, dikerjakan oleh institusi-institusi tersebut,” katanya.
Tantangan tersebut semakin kompleks seiring perkembangan teknologi komunikasi. Akses informasi yang semakin luas tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman masyarakat dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.
Boy menyoroti kecerdasan buatan yang membuka peluang besar bagi peradaban manusia, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala besar.
“‘Artificial Intelligence’ telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, ‘deepfake’, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa algoritma digital memungkinkan sebuah narasi menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Namun, kecepatan penyebaran informasi tidak otomatis menjamin kebenaran maupun tanggung jawab atas dampaknya.
Karena itu, Boy menilai praktisi humas perlu menyeimbangkan kemampuan intelektual dan pemanfaatan teknologi dengan kecerdasan emosional, empati, serta kebijaksanaan.
“Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” katanya.
AI Mengubah Cara Publik Mengakses Informasi
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, yang menjadi pembicara kunci dalam KHI 2026, juga menyoroti perubahan cara masyarakat memperoleh informasi akibat perkembangan teknologi.
Menurut Nezar, masyarakat kini dapat mencari informasi mengenai kebijakan, kinerja, hingga reputasi suatu organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI. Dengan demikian, publik tidak selalu mengakses informasi secara langsung melalui kanal atau sumber resmi organisasi.
“Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang ‘trusted’,” katanya.
Ia menjelaskan, informasi mengenai korporasi, lembaga, dan institusi kini dapat dijangkau publik melalui AI, bukan hanya dari sumber yang berhubungan langsung dengan praktisi humas.
Perubahan itu menuntut praktisi humas memastikan informasi resmi organisasi tersedia dengan baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat. Kualitas informasi menjadi penting agar publik dapat memperoleh gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi tersebut.
KHI 2026 berlangsung pada 17–18 Oktober 2026. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Umum Perhumas Benny Siga Butarbutar, serta Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
